Headlines News :
Home » » Mahasiswa Tuntut Pemerintah Atasi Masalah BBM

Mahasiswa Tuntut Pemerintah Atasi Masalah BBM

Written By buthe yulian on Wednesday, 25 April 2012 | 09:02

SEBULAN yang lalu, ratusan bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas se-Indonesia, melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM yang dicanangkan pemerintah pada 1 April lalu. Meski aksi tersebut membuahkan hasil, namun para pengantri BBM di sejumlah SPBU justru makin parah. Akibatnya, pihak pemerintah berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain pihak pemerintah, mahasiswa pun turut prihatin atas masalah itu.
Terbukti, Rabu (25/4) kemarin, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Huma Betang Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangkaraya, Barisan Oposisi Mahasiswa BIMA Kalteng (BOM-BK), dan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Palangkaraya, menggelar aksi demo di halaman kantor Walikota Palangkaraya, kemarin.


Dalam aksinya itu, puluhan mahasiswa menuntut supaya pemerintah segera menuntaskan masalah BBM, yang hingga kini justru membuat masyarakat menderita. Sebab, hampir setiap hari antrian di setiap SPBU terus berkepanjangan, Anehnya, para penjual pengecer BBM justru kosong.


“Kami selaku mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat menyatakan sikap sekaligus memberikan solusi kepada pemerintah Kota Palangkaraya. Pemerintah kota harus konsisten dalam membuat kebijakan terhadap harga eceran tertinggi (HET) dan segera tentukan HET untuk Kota Palangkaraya karena masih banyak para pengecer yang mempermainkan harga. Pemerintah kota dan polres harus bertindak tegas terhadap para pelangsir. Pemerintah harus mengendalikan harga pasar dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) supaya harga sembako tidak naik. Selain itu, catat motor maupun mobil yang pada hari itu melakukan mengisi BBM, dan saat rapat untuk menyelesaikan BBM,” kata Juru Bicara Muhammad Habibi, kemarin.


Menanggapi hal itu, Walikota Palangkaraya Riban Satia mengatakan, sudah melakukan rapat antara pemerintah kota dan provinsi untuk menuntaskan masalah tersebut. Bahkan persoalan itu sudah terbilang hingga tingkat Nasional. “Sesuai rapat dan instruksi Gubernur Kalteng, mobil yang berkecepatan 1500 CC atau plat merah supaya menggunakan BBM nonsubsidi, sementara solar dan premium tidak boleh dijual di eceran. Selain itu setiap SPBU juga harus ada BBM jenis pertamax. Intinya, harus hemat dengan BBM. Khusus pemko, itu sudah membentuk tim untuk menyelesaikan masalah BBM. Namun itu semua juga perlu adanya kerjasama dengan masyarakat dan pihak SPBU itu sendiri. Dan kita juga sudah menurunkan petugas ke SPBU seperti Polisi, Dishub kota, Distamben, masing-masing dua orang, sementara Sat Pol PP tiga orang di setiap SPBU. Kita juga sudah menyebarkan surat edaran ke setiap SPBU supaya antrian dibatasi,” jelas Riban.


Sementara menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan para pendemo bahwa terdapat isu yang mengatakan anggota polisi justru meminta uang untuk kepentingan pribadi saat bertugas di SPBU, Kapolres Palangkaraya AKBP I Nyoman Artana membantah. “Kalau memang benar-benar ada anggota saya yang melakukan demikian dan buktinya pun jelas, silahkan lapor ke saya. Pasti saya tindak dengan tegas. Yang jelas buktinya ada,” tegas Kapolres. (BI) 






Share this post :

Daftar Berita Lengkap

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Berita Hari Ini Kalteng - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger